Meskisaat naiknya eskalasi politik menjelang Sidang Umum MPR rupiah sedikit melemah mencapai Rp. 8000,-/dolar AS. Sesuai TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dan krisis ekonomi, Pemerintah telah melaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalampraktiknya, pemerintahan Orde Baru ternyata menjalankan pemerintahan yang represif. Dalam sistem politik Orde Baru jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung diberi jatah wakil di DPR/MPR sebanyak 100 orang (sekitar 20%). Selain itu, mereka juga banyak menduduki jabatan strategis baik di kabinet, birokrasi, maupun kegiatan ekonomi. strukturpolitik; infra struktur; supra struktur; partai politik; Jawaban: D. supra struktur. Menurut Variansi.com, struktur politik dalam suasanaa pemerintahan, yang bertugas menjalankan fungsi - fungsi pengambilan dan pelaksanaan keputusan disebut supra struktur. Secara singkat, jawaban dari pertanyaan Struktur politik dalam suasanaa Strukturpolitik dalam suasana pemerintahan biasa dinamakan. a. Infrastruktur politik b. Ilegal struktur politik c. Inktrastruktur politik d. Ekstrastruktur politik e. Suprastruktur politik . Latihan Soal Kewarganegaraan Dalaminfrasruktur politik dibentuk partai-partai politik. Selain partai politik, terdapat juga organisasi abstrak tidak resmi. Kelompok ini disebut kelompok penekan dan kelompok yang mempunyai kepentingan Antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur infrastruktur politik terdapat hubungan saling memengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi. hddabFS. - Arti, komponen dan contoh infrastruktur politik cukup penting dipahami agar bisa menambah wawasan bagi mereka yang belajar tentang politik, terutama politik di Indonesia. Johan Jasin dalam bukunya, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar 2016 menyebutkan bahwa arti infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Aktivitas lembaga kemasyarakatan tersebut berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga politik memiliki tujuan utama, yakni menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuataan infrastrukutur politik tidak bisa diremehkan meski berada di luar kekuasaan lembaga formal. Baca juga Infrastruktur Politik di Indonesia Gejolak politik di Indonesia, menurut sejarah, terjadi akibat kekuatan infrastruktur politik yang bergerak karena menginginkan adanya perubahan. Sebut saja gejolak politik yang terjadi pada tahun 1999 ketika runtuhnya masa Orde infrastruktur politik Arifin Rahman dalam bukunya, Ssitem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Struktur 2009 menjelaskan bahwa infrastruktur politik terbagi atas beberapa komponen, yaitu 1. Partai politik Partai politik merupakan salah satu komponen infrastruktur politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional. Lembaga ini dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dna cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggita, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik juga merupakan salah satu ciri-ciri negara demokrasi. Fungsinya adalah sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur politik. Artikel ini membahas soal latihan ulangan harian tentang sistem politik di Indonesia dan pembahasannya atau salah satu jawaban yang paling nomor 1Salah satu bentuk partisipasi politik seorang warga negara biasa, yaitu …A. membuat keputusan politikB. menegakkan keputusan politikC. menjalankan keputusan politikD. mempengaruhi keputusan politikE. mengawasi keputusan politikPembahasanSoal ini jawabannya nomor 2Sebutan untuk lembaga-lembaga politik yang ada dalam suatu negara adalah …A. komunikasi politikB. suprastrukturC. partisipasi politikD. infrastrukturE. politik masyarakatPembahasanSoal ini jawabannya nomor 3Partisipasi politik masyarakat memiliki tujuan penting, yaitu …A. melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawabB. mengadakan pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintahC. untuk mengawasi dan mengontrol setiap peraturan yang adaD. untuk mempengaruhi pemilihan pejabat publikE. mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyatPembahasanSoal ini jawabannya nomor 4Memberikan suara pada pemilu termasuk partisipasi politik dalam kategori …A. transisiB. menontonC. gladiatorD. aktifE. pasifPembahasanSoal ini jawabannya nomor 5Dibawah ini yang termasuk suprastruktur politik, yaitu …A. kelompok penekanB. partai politikC. organisasi kemasyarakatanD. DPRE. media massaPembahasanSoal ini jawabannya nomor 6Apabila demokrasi merupakan suatu sistem politik, maka kekuasaan yang dimiliki oleh negara adalah …A. tidak terbatasB. mutlakC. luasD. menyeluruhE. terbatasPembahasanSoal ini jawabannya nomor 7Infrastruktur politik memiliki komponen-komponen, diantaranya …A. BPKB. MKC. partai politikD. DPRE. MPRPembahasanSoal ini jawabannya nomor 8Pada umumnya, sistem politik yang dianut oleh suatu negara dengan ideologi komunis adalah …A. tradisionalB. kediktatoranC. otoriterD. demokratisE. semidemokratisPembahasanSoal ini jawabannya nomor 9Aktivitas seseorang/sekelompok orang untuk belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi politiknya secara aktif disebut …A. dinamika politikB. partisipasi politikC. sosialisasi politikD. komunikasi politikE. sistem politikPembahasanSoal ini jawabannya nomor 10Sistem politik yang mencerminkan suatu pemerintahan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memonopoli kekuasaan tanpa batas disebut …A. demokrasiB. otoriterC. terpimpinD. liberalE. diktatorPembahasanSoal ini jawabannya nomor 11Dalam suasana kemasyarakatan, struktur-struktur politik yang hidup dan berfungsi disebut sebagai …A. infrastruktur politikB. wahana struktur politikC. suprastruktur politikD. organisasi struktur politikE. aparat struktur politikPembahasanSoal ini jawabannya nomor 12Organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda disebut partai politik. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …A. Carl J. FriedrichB. Sigmund NeumannC. Miriam BudiardjoD. Rit SoltauE. Maurice DuvergerPembahasanSoal ini jawabannya nomor 13Negara Indonesia menganut sistem politik …A. sosialisB. liberalismeC. totaliterD. pancasilaE. materialismePembahasanSoal ini jawabannya nomor 14Sistem politik menurut Almond dan Powell dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu …A. primitif. anarkhi, modernB. tradisional, modern, demokrasiC. tradisional, totaliter, demokrasiD. modern, totaliter, demokrasiE. primitif, tradisional, modernPembahasanSoal ini jawabannya nomor 15Di Indonesia terdapat lembaga yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan dalam sistem politik, yaitu …A. media massaB. wakil rakyatC. presidenD. partai politikE. LSM/OrmasPembahasanSoal ini jawabannya soalYuliastuti, Rima. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA/SMK Kelas X. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta. Daftar Isi1 Pengertian Suprastruktur2 Definisi Suprastruktur3 Jenis / Kelompok Suprastruktur Politik4 Fungsi Suprstruktur Mempertemukan Berbagai Menyalurkan Aspirasi Rakyat5 Tujuan Suprastruktur Pengorganisasian Negara Lebih Tujuan Pembangunan Tercapai6 Contoh Suprastruktur Politik di Lembaga Konstitutif / Presiden dan Wakil Presiden Suprastruktur adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada dan hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Suprastruktruk diidentifikasikan terdiri dari tiga lembaga yaitu eksekutif, Legislatif serta Yudikatif. Definisi Suprastruktur Suprastruktur politik merupakan suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Suprastruktur dibagi menjadi 3 kelompok seiring adanya perubahan sosial dan politik pada masa revolusi perancis 1789-1799 kala itu, sehingga pada dasarnya negara tidak boleh dikuasai oleh satu tangan saja. Hal itulah yang mengidikasikan dalam menjalankan suatu pemerintahan perlu adanya pembagian tugas. Selain suprastruktur politik ada juga yang dinamakan dengan infrastruktur politik, yaitu suatu lembaga yang lahir, tumbuh berkembang pada masyarakat. Contohnya LSM, parpol, media massa,dan tokoh masyarakat. Sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antara supra struktur dan infra struktur politik, supra struktur sering disebut juga bangunan. Suasana kehidupan politik pemerintah ini merupakan kompleks hal-hal yang bersangkut paut dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi dan wewenang antara lembaga yang satu dengan yang lainya. Suasana ini pada umumnya di ketahui dalam konstitusi atau UUD nya serta peraturan perundangan lainnya. Indonesia dalam hal ini tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan artinya antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain masih ada hubungan tata kerja. Jenis / Kelompok Suprastruktur Politik Supra struktur politik sering disebut sebagai bangunan atas atau mesin politik resmi, atau lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga tersebut bertugas mengkonversikan input yang berupa tuntutan dan dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik. Montesquieu, membagi lembaga dalam 3 kelompok Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, kalau di Indonesia presiden adalah kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Presiden Indonesia nama jabatan resmi Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Sistem perwakilan di Indonesia saat ini menganut sistem bikameral. Itu ditandai dengan adanya dua lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Dengan merujuk asas trias politika, di Indonesia kekuasaan terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, DPR dan DPD merepresentasikan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legeslatif terletak pada, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR . Yang anggota-angotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung MA Tugas MA adalah mengawasi jalannya undang-undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi MK Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Fungsi Suprstruktur Politik infrastruktur juga mempunyai beberapa lembaga yang mempunyai fungsi serta peranan masing-masing dalam budaya politik. tetapi, secara umum infrastruktur politik juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Secara umum unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan pendidikan politik kepada rakyat serta warga negara mulai dari pusat sampai ke wilayah pelosok. seperti ini diperlukan agar semua rakyat dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik, minimal di wilayahnya sendiri. Sama dengan sifat kedaulatan rakyat, berarti rakyat berhak ikut menentukan kebijakan politik yang diperoleh dari lembaga negara sekecil apa pun. Mempertemukan Berbagai Kepentingan Dalam sistem politik di semua negara tentu saja ada berbagai kepentingan. Meskipun semua tujuannya sama, tetapi setiap masyarakat atau kelompok mempunyai pendapat, pandangan yang berbeda sesuai tingkat pendidikan serta lingkungan yang mempengaruhinya. Infrastruktur politik dapat mempertemukan hal yang sama. seperti dalam partai politik atau dalam komunitas tertentu. Menyalurkan Aspirasi Rakyat Infrastruktur politik berguna menyalurkan aspirasi rakyat dari tingkat yang paling bawah. Dengan begitu, jika tuntutan menjadi bagian mayoritas dapat menjadi perhatian para wakil serta pejabat yang berada di lembaga negara sehingga menjadi keputusan politik. Dari unsur infrastruktur politik biasanya lahir pemimpin yang akan mewakili rakyat di lembaga negara bahkan dapat menjabat sebagai pimpinan di lembaga-lembaga negara dan di perbedaan pemerintah serta pemerintahan. Karena dari organisasi serta lembaga masyarakat ini lah akan terseleksi dari bawah dan siapa saja pemimpin yang layak berdasarkan hukum serta norma masyarakat. Harapannya, pemimpin yang terlahir dari masyarakat, maka akan sesuai serta mengerti kebutuhan masyarakat yang melahirkannya. Selain fungsi yang disebutkan di atas, infrastruktur politik berguna sebagai komunikasi politik. Mengkomunikasikan keinginan serta sistem politik yang ada dalam masyarakat, golongan, institusi, serta berabagai sektor kehidupan dengan pihak pemerintah sebagai lembaga negara atau unsur suprastruktur. Tujuan Suprastruktur Politik Berdasarkan pengertiannya, tujuan dari suprastruktur ialah masyarakat adil dan makmur. Tetapi dalam jangka pendek, suprastruktur yang dibentuk bertujuan Pembagian kekuasaan yang dimaksud ialah supaya semua negara yang menganut sistem demokrasi tidak terpaku pada satu kekuasaan. Satu kekuasaan dapat meningkatkan penyalahgunaan wewenang serta kediktatoran. Pengorganisasian Negara Lebih Mudah adanya suprastruktur politik pelaksanaan organisasi negara lebih mudah. Setiap bidang yang diatur oleh lembaga negara yang berbeda. dan ada juga pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Suprastruktur politik bisa memeprhatikan saoirasi rakyat serta masyarakatnya lebih dekat. Kebijakan yang dibuat ialah asipirasi. mapun secara langsung melalui infrastruktur politik yang ada dalam negara. Tujuan Pembangunan Tercapai Tentu saja tujuan akhir suprastruktur politik ialah tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional, yang ada di negara Indonesia terdapat pada pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Tujuan yang sudah sangat dikenal mungkin saja dihapal melalui hakikat pendidikan kewarganegaraan. Tujuan tersebut, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Contoh Suprastruktur Politik di Indonesia Suprastruktur politik di Indonesia di bedakan menjadi beberapa lembaga negara sesuai teori Montesque, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, serta lembaga yudikatif. Tetapi, sesuai amandemen UUD 1945 yang terakhir, tahun 2004, lembaga negara tersebut mengalami banyak perubahan. Ada beberapa lembaga negara lain di luar ketiga lembaga negara yang sudah disebutkan, yakni lembaga konstitutif serta lembaga eksaminatif. Keduanya itu merupakan suprastruktur politik karena ikut melaksanakan kebijakan pemerintahan secara langsung serta tidak langsung. Lembaga Konstitutif / MPR Lembaga negara konstitutif yang dimaksud ialah MPR. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR ialah lembaga tertinggi negara, yang mana lembaga eksekutif serta yudikatif berada di bawah kekuasaannya. Tetapi sejak adanya amandemen, MPR kini sederajat kedudukannya dengan semua lembaga lain atau sama kedudukannya dengan lembaga ekskutif, legislative, yudikatif, serta eksaminatif Presiden dan Wakil Presiden Presiden serta wakil presiden termasuk kepada lembaga eksekutif. Yakni lembaga yang menjalankan pemerintahan ataupun menjalankan semua rencana program pembangunan. Dalam UUD 1945 amandemen, Presiden serta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. tahun 2004 merupakan tahun di mana presiden serta wakil presiden di pilih langsung oleh rakyat. Dengan ini, Presiden serta Wakil Presiden sudah tidak lagi di bawah MPR. Kedudukan keduanya setara. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ialah salah satu lembaga legislatif. Lembaga ini telah ada sejak zaman Indonesia merdeka, yang mana tugas serta wewenangnya juga diatur oleh UUD 1945. Meski semua anggota DPR otomatis akan jadi anggota MPR, tetapi seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa kedudukan DPR serta MPR saat ini sejajar. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ialah lembaga yang baru termasuk lembaga legislatif. DPD bersama DPR menjadi anggota MPR serta kedudukannya sejajar. Anggota DPD akan dipih secara langsung melalui pemilihan umum 5 tahun sekali bersamaan dengan pemilihan anggota DPR. Teapi anggota DPD tidak dipilih sebagai calon oleh partai, mereka merupkan putra daerah masing-masing yang diwakilinya. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di bidang hukum Indonesia. Secara kekuasaan termasuk pada lembaga yudikatif. ialah, lembaga yang bertugas menjaga jalannya Undang-Undang serta berhak melakukan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan sebuah lembaga yudikatif atau lembaga dalam bidang kehakiman. Lembaga suprastruktur politik ini adalah lembaga tinggi kehakiman. Berbeda sedikit dengan mahkamah Agung ataupun MA, MK berfungsi dalam pengujian UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, serta memutuskan hasil sistem pemilu di Indonesia. Sama dengan anggota MA, anggota MK dan pimpinannya dipilih serta ditentukan oleh presiden bersama DPR. Sama seperti dengan MK, Komisi Yudisial atau KY dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen. tetapi di negara lain, kedua lembaga negara ini sudah ada. KY memiliki tugas yang lebih spesifik, yakni ikut dalam menentukan pemilihan hakim Agung yang akan duduk di MA dan MK. Selain itu, KY ini bertugas menjaga dan melindungi martabat dan seluruh hakim dalam pelaksanaan hukum di Indenesia. Demikianlah artikel dari mengenai Contoh Suprastruktur Politik Pengertian, Definisi, Jenis, Kelompok, Fungsi, Beserta Tujuannya, semoga artikle ini bermanfaat bagi anda semuanya. Illustrasi suprastruktur politik. Foto politik menjelaskan hubungan antara dua lembaga yang ada di dalam negara. Contohnya, lembaga suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Menurut Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, suprastruktur politik ialah sistem politik pada sebuah negara yang merupakan wujud politik secara politik kerap disebut sebagai mesin politik resmi, atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat politik tersebut berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang untuk mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. illustrasi suprastruktur politik pemilihan umum. Foto Hukum Tata Negara Suatu Pengantar karya Johan Jasin mencatat, jenis sistem pemilu dan sistem kepartaian maupun kebebasan pers, alat-alat komunikasi politik, dan kehidupan organisasi masyarakat sebagai bagian dari unsur-unsur infrastruktur. Seluruhnya diatur dan ditentukan oleh suprastruktur sebagai kerangka kekuasaan mewujudkan cita-cita bangsa pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah, terdapat sejumlah lembaga negara sebagai perangkat suprastruktur politik. Untuk lebih rincinya, simak penjelasan di bawah PolitikSuprastruktur politik adalah susunan kelembagaan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Pembentukannya dilakukan sengaja untuk menjalankan kehidupan berbangsa. Tidak hanya itu, suprastruktur politik juga dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan politik sebagai kekuasaan formal negara berpusat kepada lembaga-lembaga negara atau organ-organ negara. Misalnya, badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga negara dari Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Wahono dan Abdul Atsar, Montesquieu membagi lembaga-lembaga kekuasaan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai Indonesia, presiden adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri di kabinet. Kepala negara memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden pilpres.Sebelumnya, presiden dan wakilnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya perubahan amandemen tersebut, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan presiden dengan MPR adalah ini, sistem perwakilan di Indonesia menganut sistem bikameral yang ditandai dengan adanya dua lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Kekuasaan legislatif terletak pada MPR yang anggota-anggotanya terdiri dari DPR dan kehakiman pada UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi MK, serta satu lembaga yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial KY. Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori Kewarganegaraan ★ Kewarganegaraan 2Struktur politik dalam suasana pemerintahan biasa dinamakan…. a. Infrastruktur politik b. Ilegal struktur politik c. Inktrastruktur politik d. Ekstrastruktur politik e. Suprastruktur politikPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya Kewarganegaraan 2HAM berkaitan dengan hak kemerdekaan, hak hidup, dan hak unyuk mempunyai sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat, karena …. a. sudah dibawa manusia sejak lahir b. diturunkan dari orang tua c. bersifat ekslusif dan sangat pribadi d. dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah tuhan e. merupakan eksistensi manusia yang bermartabatCara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang Latihan Soal LainnyaAsmaul Khusna - PAI SD Kelas 5Logika CPNSPenilaian Akhir Tahun Sosiologi SMA Kelas 11Persiapan PTS PPKn SMA Kelas 11Bahasa KoreaPTS Bahasa Indonesia Semester 2 Genap SD Kelas 5Sosiologi Semester 2 Genap SMA Kelas 11Al-Quran Hadits MI Kelas 5 Semester 1Prakarya SMA Kelas 11Olimpiade Matematika SD Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.

struktur politik dalam suasana pemerintahan biasa disebut